STANDARDISASI, PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN SERTIFIKASI dalam upaya menyiapkan KOMPETENSI SDM INDONESIA

STANDARDISASI, PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

dalam upaya menyiapkan KOMPETENSI SDM INDONESIA

Wawan Darmawan *)

1. Latar Belakang

      Sumber Daya Manusia (SDM ) memiliki peranan penting dan sangat strategis dalam pembangunan nasional serta keberhasilan  pendidikan adalah kuncinya. Hal ini karena SDM selaku subyek atau pelaku akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyiapan SDM dengan pendidikan dan pelatihan harus dilakukan secara Ter- rencana, terkoordinasi  baik dan terukur harus dilakukan dengan langkah-langkah yang strategis pula.

Pembinaan SDM berbasis kompetensi merupakan salah satu model yang dapat mem berikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembinaan SDM di dalam perusahaan yang berbasis strandar kinerja yang telah ditetapkan.

Model ini lebih spesifik, fleksibel, mempunyai relevansi dengan tugas dan pekerjaan, dengan lebih bermutu efektif dan efesien dalam waktu yang lebih terukur

       Perencanaan penyiapan SDM diorientasikan untuk menghasilkan SDM yang memiliki daya saing.  Peningkatan daya saing SDM dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain melalui pendidikan, pelatihan kerja dan meng apresiasi pengalaman di tempat kerja.

       Pendidikan & pelatihan kerja  harus  mampu  mempersiapkan  sumber daya  manusia Indonesia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja.

       Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan kerja  harus dilakukan secara sinergi , bermuara kepada peningkatan kompetensi kerja.

Untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing, terdapat 3 (tiga) komponen penting utama yaitu; Standar Kompetensi Kerja, Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi.

       Standar kompetensi kerja menjadi acuan dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan sertifikasi kompetensi kerja,bahkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan SDM.

       Dalam implementasinya baik untuk pengembangan standar kompetensi, pelaksanaan pendidikan & pelatihan berbasis kompetensi maupun  pelaksanaan sertifikasi kompetensi diperlukan kemampuan individu yang terukur,  agar peningkatan  daya saing  SDM  dapat dicapai. Kemampuan individu yang terukur itu dapat dituangkan dalam standar kompetensi yang meliputi kompetensi dalam mengembangkan standar kompetensi, kompetensi melaku kan (delivery) pelatihan dan kompetensi melakukan asesmen.

       Kompetensi kompetensi tersebut, pada dasarnya  merupakan  kompetensi metodologi.

Seluruh kompetensi  yang  diperlukan  dibahas  bersama pemangku  kepentingan  terkait seperti  lembaga pendidikan dan pelatihan,  lembaga sertifikasi, asosiasi profesi,  asesor, instruktur , profesional/ praktisi di bidangnya , serta keberadaan sektor terkait UU , PP dan Peraturan Menteri di Sektor terkait.

Arahan standar baku Indonesia adalah PerPres Nomor 08 tahun 2012  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,yang selanjutnya disingkat KKNI, yang terdiri dari 9 level adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan Antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI merupakan Perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan system pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia , KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi1 sebagai kualifikasi terrendah    dan Kualifikasi–9 sebaga ikualifikasi tertinggi.

Jenjang kualifikasi  adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan / atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau  pengalaman kerja.

2. Sumber Daya Manusia Industri

Tenaga Kerja yang berkerja di Industri Indonesia harus tunduk pada pada regulasi yang berlaku, yaituUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5492, yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Rep. Indonesia NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

SUBSTANSI UU PERINDUSTRIAN TERKAIT SKKNI

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan, Keterampilan dan/atau Keahlian serta Sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang telah disepakati dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan di sektor kementerian dengan melibatkan pemangku kepentingan yang selanjutnya di usulkan untuk di tetapkan oleh Menteri.

PASAL 19

(1) Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:

     a. tenaga teknis; dan     b. tenaga manajerial.

(2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf paling sedikit memiliki:

     a. kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di  

         bidang Industri; dan   b. pengetahuan manajerial.

(3) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikitmemiliki:

     a. kompetensi manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional

         Indonesia di bidang Industri; dan   b. pengetahuan teknis.

PASAL 25

(1) Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

(2) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud   

      pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di   

      bidang ketenagakerjaan atas usul Menteri.

(3) Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagai 

      mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima usulan

      Menteri.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja  

      Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(5) Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkanpemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib

PASAL 26

Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja Industri yang kompeten, Menteri memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi.

PASAL 28

(1) Tenaga kerja asing yang bekerja di bidang Industri harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 Tahun 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang meng gunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau

e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

Peranan BNSP adalah melakukan verifikasi terhadap rancangan kompetensi yang disusun instansi teknis. Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI merupakan acuan dalam penyusunan standar kompetensi. Pasal 10 menetapkan fungsi BNSP adalah untuk memeriksa rancangan kompetensi yang disusun instansi teknis. Selain itu, Pasal 14 menetapkan penetapan standar kompetensi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menteri Teknis melakukan “Pemberlakuan” yang berbeda dengan “Penetapan” yang dilakukan oleh MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi. Maka pembagian tugas dan fungsi saat ini berjalan sedemikian rupa

3. Kondisi Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi SDM Ketenagalistrikan

 Perundang-undangan dan Kelembagaan yang berkaitan dengan Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi

 Perundang-undangan dan Kelembagaan yang berkaitan dengan Standar Kompetensi

Dengan terbitnya UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan, maka UU No.15/1985 menjadi UU lama. Namun peraturan pelaksana, seperti PP dan Permen yang lama masih berlaku, maka dapat dijelaskan hasil analisa standar kompetensi ketenagalistrikan berdasarkan dengan aturan lama.

Menurut ayat 2 Pasal 18 UU Ketenagalistrikan,pembinaan & pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, pengembangan usaha, dan tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

Menurut PP Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagai penjabaran UU tersebut menetapkan, Menteri melakukan pembinaan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik (Pasal 33) dan Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan untuk keselamatan kerja, keselamatan umum, serta penyediaan, pelayanan dan pengembangan usaha(Pasal 34). Sedangkan Pasal 35 menetapkan pengawasan terhadap usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan dengan 2 aturan tersebut, Kepmen ESDM No.2052K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga teknik Ketenagalistrikan menjadi rujukan Aturan yang berkaitan dengan hal tersebut termasuk penjabarannya serta lembaga yang berkaitan dengan penepatan dan revisi aturan-aturan tersebut digambarkan pada alur Gambar di atas